Joomla! site syndication http://ind.watala.org 2010-09-09T05:24:01+01:00 http://ind.watala.org http://ind.watala.org/images/M_images/joomla_rss.png text/html 2010-07-05T16:42:12+01:00 http://ind.watala.org http://ind.watala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=27 Perkumpulan Watala berkerjsama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan didukung oleh Samdhana Institute menerbitkan buku berjudul Ketika Adat Mengelola Hutan, REDD Menjadi Suatu Pilihan Untuk mengunduh versi digital buku ini dapat melalui tautan di bawah ini:http://www.4shared.com/file/Mym770ck/ketika_adat_mengelola_hutan_re.html Untuk memperoleh versi cetak dapat menghubungi Sekretariat Watala, melaui email watala@watala.org text/html 2010-06-17T15:18:58+01:00 http://ind.watala.org http://ind.watala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=2 KOTAAGUNG (Lampost): Saat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) gencar menggelar operasi penurunan perambah, kerusakan hutan lindung di Tanggamus terus berlanjut setelah bergulirnya program hutan kemasyarakatan (HKm). Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 751/Menhut-II/2009 tanggal 4 November 2009 yang menetapkan kawasan hutan lindung seluas 12.061,30 ha sebagai areal HKm berdampak pada upaya penghancuran hutan lindung di Tanggamus. Kawasan itu meliputi Register 21 Penantianbatu, Register 27 Pematangsulah, Register 30 Gunung Tanggamus, Register 32 Bukit Rendingan, dan Register 39 Kotaagung Timur. Di lima register itu, kerusakan terus terjadi dalam skala yang lebih luas. text/html 2010-06-14T09:58:29+01:00 http://ind.watala.org http://ind.watala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=2 BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kerja Pansus Register DPRD Lampung jalan di tempat. Pansus yang bekerja mulai Maret 2010 itu telah berulang kali melakukan rapat dengar pendapat (hearing). Namun, hingga tiga bulan berjalan belum ada tanda-tanda rekomendasi terhadap delapan perusahaan besar pemegang hak pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI) di Lampung. Pansus telah melakukan hearing dengan delapan perusahaan raksasa di Lampung, yaitu PT Budi Lampung Sejahtera (pemegang izin lahan seluas 9.600 hektare), PT Silva Inhutani Lampung (42.762 hektare), PT Inhutani V (56.547 hektare), PT Darma Hutan Lestari (41.210 hektare). Kemudian, PT Budi Cahaya Lestari (12 ribu hektare), PT Budi Artha Perkasa (500 hektare), PT Bumi Sekar Adji (12 ribu hektare) serta PT Alindo Ambrio Agro (7.200 hektare). text/html 2010-05-07T21:20:16+01:00 http://ind.watala.org http://ind.watala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=2 KOTAAGUNG (Lampost): Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan tetap mendukung upaya pelestarian kawasan hutan di Tanggamus dengan pola hutan kemasyarakatan (HKm). Hanya saja, dia meminta petani yang telah mendapat hak kelola hutan untuk konsisten melakukan aturan tata kelola dengan mengedepankan konservasi hutan. Kalau tidak, hak kelola hutan dapat dicabut karena pada lima tahun pertama akan dilakukan evaluasi, kata dia saat melakukan dialog pengelolaan hutan dengan kelompok tani HKm, Komisi B DPRD Tanggamus, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Watala, dan akademisi dari Unila, Rabu (5-5), di aula Islamic Centre, Kotaagung. text/html 2010-04-30T09:35:19+01:00 http://ind.watala.org http://ind.watala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=2 BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Kehutanan Lampung akan membentuk tim untuk mengawasi program hutan kemasyarakatan (HKm). Efektivitas kerja tim tersebut akan berdampak langsung pada upaya pencegahan perambahan hutan. Hanya dengan pengawasan yang ketat HKm dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, kata Kepala Dinas Kehutanan Lampung Hanan A. Razak, Kamis (29-4). Hanan menjelaskan secara struktural tim tersebut berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Direncanakan akan ada 16 KPH di Lampung yang akan mengawasi program HKm di 16 titik, kata dia.